Kritik Untuk Aturan Pembolehan Kendaraan Pribadi di Jalur Busway

image

Bapak Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Pak Ahok) baru-baru ini membuka wacana mengenai pembolehan kendaraan pribadi masuk ke jalur busway. Saya sebagai warga biasa yang rutin menggunakan angkutan umum bermaksud menanggapi gagasan tersebut. Pemerintahan Pak Ahok cukup responsif terhadap aspirasi warganya, sehingga mudah-mudahan tanggapan saya ini dapat menjadi bahan pertimbangan.

Usulan pembolehan kendaraan pribadi masuk jalur busway didasari maksud-maksud baik, yaitu:

+ Subsidi silang
Retribusi dari pemakaian jalur busway akan masuk ke kas pemerintah. Uang ini nantinya akan dipakai salah satunya untuk mengembangkan angkutan umum.

+ Pemanfaatan jalur kosong
Jalur busway tidak selalu dilewati bus TransJakarta. Ada ruang jeda antar bus. Melalui pemanfaatan ruang jeda tersebut oleh kendaraan pribadi, diharapkan jalur busway akan dimanfaatkan dengan lebih efektif untuk mengurangi kemacetan lalu lintas.

+ Mungkin ada orang yang mau bayar mahal untuk jalur busway
Pemanfaatan jalur busway akan mempersingkat waktu perjalanan. Mengingat bahwa waktu adalah uang, mungkin ada orang-orang kaya yang bersedia membayar mahal untuk “membeli” waktu yang hilang akibat macet di jalan.

Poin-poin yang saya kritisi dari usulan kebijakan ini adalah sebagai berikut:

+ Kendaraan pribadi akan menghambat laju TransJakarta
Keberadaan kendaraan pribadi pasti akan berdampak pada laju TransJakarta. Di dalam jalur, bis TransJakarta harus menjaga jarak. Di pintu masuk, mobil pribadi harus tap e-money ke mesin. Ini akan menimbulkan antrian. Di pintu keluar juga akan terjadi antrian ketika mobil pribadi hendak berpindah ke jalur biasa dan sedang terjadi kemacetan di jalur biasa. Skenario ini sangat mungkin karena tujuan awal orang masuk jalur busway adalah untuk menghindari kemacetan di jalur biasa. Headway (jeda waktu kedatangan bis) TransJakarta saat ini saja masih belum dapat diandalkan, apalagi bila kendaraan pribadi diperbolehkan masuk jalur busway. Keberadaan kendaraan pribadi akan membuat pemenuhan standar pelayanan minimum semakin sulit.

+ Terlalu banyak celah keluar masuk jalur busway
Terlalu banyak titik dimana kendaraan pribadi dapat keluar masuk jalur busway. Celah-celah ini dapat berupa simpangan jalan, pintu tol, atau ruas-ruas jalan di mana separator kurang memadai. Pengendara kendaraan yang bandel akan dapat memanfaatkan celah keluar masuk busway dengan berkedok sudah membayar tarif masuk busway. Sementara itu, pemantauan semua celah keluar masuk busway akan memerlukan banyak sumber daya. Apakah sumber daya yang dikeluarkan ini akan sepadan dengan pendapatan yang didapat? Saya pikir tidak.

+ Mengalihkan fokus dari solusi kemacetan lain yang lebih dapat diandalkan
Saya pikir, apabila usulan pembolehan kendaraan pribadi akan diwujudkan, sumber daya pemerintah akan teralihkan dari solusi kemacetan lain yang lebih jelas dan lebih dapat diandalkan. Sudah banyak pekerjaan yang harus dikerjakan pemerintah dalam rangka mengatasi masalah kemacetan, antara lain membenahi manajemen dan infrastruktur angkutan umum, memperbaiki trotoar, membangun ERP, dan sebagainya. Pemerintah juga harus mengawasi pelaksanaan program yang sudah ada, misalnya pembatasan motor di Bundaran HI, penertiban parkir liar dan angkot ngetem. Bila kebijakan pembolehan kendaraan pribadi di jalur busway diterapkan, energi dari aparatur pemerintah, khususnya Dinas Perhubungan, polisi, petugas TransJakarta dan Satpol PP, akan makin terpecah. Menurut saya, untuk saat ini inisiatif dan program yang ada sudah baik, tinggal bagaimana implementasinya.

Apabila kebijakan pembolehan kendaraan pribadi di jalur busway akan diterapkan, ada syarat yang harus dipenuhi:

+ Jalur busway yang akan dibuka harus terlebih dulu steril 100%
Jalur busway yang akan dibuka untuk kendaraan pribadi harus 100% steril dulu. Apabila tidak steril, maka percuma pengemudi kendaraan pribadi membayar untuk masuk jalur busway. Di sini ada paradoks. Apabila jalur busway sudah steril, maka headway antar bus mestinya makin singkat karena jalanan lancar. Semakin singkat headway, maka semakin pendek jarak antar bus. Semakin pendek jarak antar bus, maka semakin sedikit jumlah kendaraan pribadi yang dapat diterima jalur busway tanpa memperlambat laju TransJakarta. Apabila headway ideal, yaitu 7-10 menit tercapai, kira-kira berapa mobil yang dapat ditampung di jalur busway tersebut? Poin saya: akan sulit untuk menerapkan kebijakan kendaraan pribadi masuk busway tanpa menghambat TransJakarta.

+ Jumlah kendaraan pribadi harus dikendalikan
Terkait dengan poin sebelumnya, jumlah kendaraan yang nanti masuk jalur busway harus dibatasi. Menurut Pak Ahok, ini akan dilakukan melalui penentuan harga yang mahal. Semakin mahal, peminat makin berkurang. Kemungkinan terburuk adalah bahwa kapasitas jumlah peminat sudah sesuai dengan harga namun ternyata pendapatan yang didapat tidak sesuai dengan modal yang keluar. Dengan kata lain, kapasitas ideal ternyata hanya memperbolehkan sedikit jumlah mobil yang dapat masuk jalur busway, sementara harga yang dicapai terlalu rendah, sehingga pengelola merugi.

Saya pikir ada langkah-langkah yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengurangi kemacetan lalu lintas Jakarta selain menerapkan aturan pembolehan kendaraan pribadi di jalur busway ini:

+ Tetap fokus di program-program yang sudah ada
Pekerjaan yang harus dilakukan dari program-program yang sudah ada sudah cukup menantang. Pemerintah sebaiknya memikirkan inovasi-inovasi di dalam program-program tersebut supaya tujuannya makin cepat tercapai. Sekadar mengingat kembali, kita ingin mewujudkan sistem angkutan umum dengan kualitas pelayanan dan infrastruktur yang baik (termasuk trotoar), ditunjang oleh manajemen yang baik. Sistem angkutan umum yang ingin diwujudkan itu terdiri atas angkutan-angkutan umum utama yang melayani jalan-jalan utama kota, dilengkapi dengan angkutan-angkutan feeder yang melayani wilayah pinggiran kota dan pemukiman.

+ Penyediaan lahan parkir murah di lokasi-lokasi transit
Bila ada inisiatif yang dapat saya usulkan untuk membantu mengurangi kemacetan, saya usulkan untuk menggiatkan pengadaan tempat parkir murah di lokasi-lokasi transit seperti stasiun atau terminal, terutama di pinggiran kota. Saya pikir ini memerlukan usaha yang lebih sedikit dengan hasil yang lebih baik daripada membolehkan mobil masuk jalur busway. Pengadaan tempat parkir bisa dilakukan dengan memberi insentif bagi pengusaha lahan parkir atau membeli dan mengelola tempat parkir sendiri.

Dengan kapasitas saya sebagai masyarakat awam, saya tidak dapat benar-benar memastikan apakah aturan yang akan diusulkan itu akan berhasil atau tidak. Tetapi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, saya berpendapat bahwa aturan pembolehan kendaraan pribadi di jalur busway tidak tepat untuk diterapkan di Jakarta. Pemerintah dapat saja membuat kajian-kajian awal atau pilot project perihal pemberlakuan aturan tersebut. Dan apabila kajian awal tersebut mendapatkan bukti kuat bahwa aturan itu tidak dapat diterapkan, pemerintah harus berbesar hati membatalkan pelaksanaannya demi pembangunan yang lebih efektif.

Nugroho Budianggoro
TransportUmum.com